Lebak, jejakrakyatnews.com – Polemik proyek preservasi jalan nasional Simpang–Bayah di Kabupaten Lebak, Banten, makin memanas. Setelah PT Tureloto Battu Indah (TBI) membantah tuduhan kecurangan tender, kini muncul kritik tajam dari aktivis pembangunan asal Banten, Ari Cahyadi. Ia menuding ada pihak yang sengaja menjadikan TBI kambing hitam demi kepentingan tertentu.
“Tidak elok proyek pemerintah pusat senilai Rp43,7 miliar dijadikan bahan perseteruan. Ada pihak yang sengaja menggoreng isu lama perusahaan untuk menjatuhkan, bahkan sampai menyeret nama orang yang tak ada kaitannya,” tegas Ari, Selasa (19/8/2025).
Ari menilai proyek ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dalam memajukan infrastruktur jalan di Lebak. Namun, upaya tersebut justru dicederai manuver politik sempit.
“Kalau pembangunan jalan nasional dipelintir jadi ajang politik lokal, rakyatlah yang paling dirugikan. Oknum yang cari kambing hitam sebetulnya sedang menghambat pembangunan,” kata Ari.
Lebih jauh, Ari menepis tudingan conflict of interest yang diarahkan kepada anggota DPRD Lebak. Menurutnya, proyek tersebut sepenuhnya bersumber dari APBN Kementerian PUPR, berada di bawah BPJN Banten, Satker Jalan Nasional Wilayah II, serta diawasi konsorsium supervisi.
“DPRD itu mengawasi APBD, bukan APBN. Jadi menyeret nama dewan dalam proyek pusat jelas mengada-ada,” tegasnya.
Namun tudingan itu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah anggota DPRD Lebak merasa dicatut namanya dalam isu proyek jalan Simpang–Bayah. Mereka menilai hal itu bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng marwah lembaga legislatif.
“Kami sedang menyiapkan surat sanggahan. Nama DPRD jangan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami tidak pernah ikut campur dalam proyek APBN,” ujar seorang anggota DPRD yang enggan disebut namanya.
Ia memperingatkan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Kalau ada pihak yang sengaja menyeret-nyeret nama dewan, kami akan lawan secara terbuka. Kami punya mekanisme hukum maupun politik,” tandasnya.
Ujian Integritas Proyek Pusat
Di sisi lain, warga sekitar menilai pengerjaan jalan nasional Simpang–Bayah berjalan cukup baik. Meski begitu, isu tender dan tuduhan keterlibatan politik masih terus digoreng.
Bagi publik, kondisi ini menegaskan dua hal sekaligus: transparansi proyek pusat masih rawan diintervensi, sementara tarik-menarik kepentingan lokal kerap membayangi jalannya pembangunan.
Dengan adanya perlawanan resmi dari DPRD, pertarungan narasi ini diprediksi belum akan berhenti. Proyek jalan nasional Simpang–Bayah senilai Rp43,7 miliar kini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan medan uji integritas: apakah pembangunan bisa berjalan lurus, atau kembali terjebak dalam pusaran tudingan dan saling jegal. (red)
Editor: Yudistira
