LEBAK,(JRN)- Surat permohonan audensi yang di layangkan oleh Tim Barisan Rakyat Lawan Korupsi (BaRaLaK) Nasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, bidang Pendidikan Non Formal (PNF) terkait anggaran yang diterima oleh PKBM akhirnya mendapat jawaban. Meskipun, surat balasan itu terkesan di sembunyikan oleh oknum.
Diketahui, surat balasan resmi dari dinas tersebut di tunjukan langsung kepada Ketua Umum Baralak Nusantara, namun saat di lihat tanggal dibuatnya surat tersebut, Baralak Nusantara baru menerima empat hari kemudian setelah surat itu di buat.
“Dinas pendidikan membuat surat balasan pada tanggal 8 Juli 2025, namun kami menerimanya 13 Juli 2025 malam hari. Dan itupun kami menerimanya bukan dari Dinas, melainkan dari salah satu PKBM melalu pesan WhatsApp,” kata Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, Selasa, (15/7/2025).
Dijelaskan Yudis, perihal surat balasan dari dinas pendidikan saja sudah membuktikan adanya ketidakberesan dalam dugaan carut marut anggaran PKBM.
“Kalau saja malam itu tidak ada salah satu PKBM yang memberikan sebuah surat pdf balasan dari dinas pendidikan atas permohonan audensi dari kami, pasti tidak akan terjadi audensi,” jelasnya.
Dan lebih parahnya, sambung Yudis, disaat hari Audensi tersebut, pihak PKBM yang terlampir dalam undangan agar wajib hadir, justru hanya ada satu orang yang hadir.
“Ini jelas bentuk pembangkangan yang di lakukan oleh para pengurus PKBM kepada dinas pendidikan, karna dalam surat tersebut, mereka wajib hadir saat audensi untuk memberikan penjelasan ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak kami,” ucapnya.
Dengan ketidak hadiran pengurus PKBM yang namanya sudah terlampir tersebut namun pada saat audensi mereka tidak hadir, ini menjadi sebuah tanda tanya besar.
“Apakah dengan ketidakhadiran para PKBM tersebut sudah diatur oleh dinas???, Seperti halnya dugaan bagi-bagi duit yang sudah lama disusun rapih oleh mereka setiap tahunya kepada beberapa pihak” ujar Yudis.
Merasa tidak dihargai, baik oleh dinas pendidikan dan para PKBM, maka pihaknya memastikan untuk melakukan aksi secara besar-besaran di depan kantor Bupati Lebak.
“Saya pastikan, kami dari Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara akan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor Bupati Lebak. Dan kami meminta Bupati Lebak untuk mengevaluasi kinerja para pejabat yang ada di lingkungan dinas pendidikan, karena kami menganggap jika Kepala dinas pendidikan bersama para antek-antek nya jelas telah mencederai program Bupati Lebak yakni Lebak cerdas,” tegas Yudistira.**
