JAKARTA, – Presiden Jokowi memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Rabu (31/7)
Namun, belum jelas alasan pemanggilan dilakukan. Nicke yang ditanya wartawan di Komplek Istana Kepresidenan masih belum mau memberikan keterangan terkait agenda pemanggilan.
Termasuk ketika ditanya soal rencana pemerintah membatasi pembelian BBM jenis pertalite Cs dan kenaikan harganya jelang 1 Agustus.
BACA JUGA;Soal Pemakaian BBM Solar Bersubsidi di Proyek Jalan Tol Ser-Pan, “Harus Ada Tindakan Tegas Dari APH”
Kita tunggu pemerintah. (Kalau soal harga BBM nonsubsidi naik mulai 1 Agustus) itu biasa kalau nonsubsidi,” katanya.
Pemerintah belakangan ini memang berencana mengeluarkan kebijakan baru soal BBM. Kebijakan baru tersebut sampai saat ini belum jelas.
Namun, kebijakan diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu mengatakan kebijakn baru itu kemungkinan pembatasan pembelian subsidi BBM.
Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Namun belakangan wacana itu dibantah oleh sejumlah menteri, salah satunya Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
BACA JUGA: Warga RI Doyan Tenggak Solar Bersubsidi, Ini Bukti Berikut Penjelasannya
Bantahan juga disampaikan Jokowi. Airlangga menyebut kebijakan baru itu kemungkinan soal peluncuran BBM jenis baru rendah sulfur.
Namun, ia tak menjelaskan kapan BBM ramah lingkungan itu dirilis.
“Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus),” ujar Airlangga di kantornya, Selasa (16/7), dikutip Detik Finance.
