JejakRakyatnews -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lebak enggan membuka nama-nama calon Ketua DPRD Lebak 2024-2029 yang diusulkan ke DPP PDIP.
Sementara itu, tiga unsur pimpinan DPRD Lebak dari partai pemenang pemilu lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Gerindra, sudah menetapkan nama pimpinan DPRD periode 2024-2029.
Partai Gerindra menunjuk Muhamad Agil Zulfikar sebagai Wakil Ketua DPRD Lebak. Sedangkan Partai NasDem menetapkan politisi senior Yanto sebagai pimpinan Dewan. Untuk PKB, Muhaemin Iskandar menugaskan Acep Dimyati sebagai Wakil Ketua DPRD Lebak.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, pada awalnya DPC PDIP mengusulkan satu nama ke DPP PDIP sebagai Ketua DPRD Lebak, yakni Junaedi Ibnu Jarta. Namun, DPP kemudian mengirimkan email ke DPC PDIP agar mengusulkan tiga nama untuk calon Ketua DPRD definitif.
Melalui rapat di DPC PDIP, tiga nama diusulkan untuk mengisi calon Ketua DPRD Lebak, yakni Junaedi Ibnu Jarta, Ijah Khodijah, dan Agus Ider Alamsyah. Namun, nama terakhir kemudian dicoret sebelum diusulkan ke DPP PDIP.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Lebak Rudi Kurniawan menyatakan, telah mengusulkan nama-nama calon Ketua Dewan definitif. Namun, dia menolak untuk menyebutkan siapa saja calon Ketua DPRD Lebak yang diusulkan ke DPP PDIP.
“Kalau itu nanti saja ya setelah ada putusan dari DPP. Nanti kita sampaikan. Ini saya mau ke DPP PDIP,” Jumat 6 September 2024.
Ditanya apakah hari ini dirinya akan mengambil surat keputusan penetapan pimpinan DPRD Lebak dari DPP PDIP, Rudi menyatakan, belum tahu apakah akan menerima SK tersebut atau tidak.
“Soal itu, kita belum bisa pastikan,” jelasnya.
Disinggung terkait lambannya PDIP mengelurkan SK penetapan unsur pimpinan DPRD Lebak, Rudi menegaskan, PDIP memiliki mekanisme dalam penetapan unsur pimpinan DPRD Lebak.
“Kan mekanismenya berbeda. Jadi, enggak bisa disamakan dengan partai lain yang telah memberikan surat keputusan soal unsur pimpinan DPRD,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Lebak membenarkan ada dua partai yang belum menetapkan alat kelengkapan Dewan, yakni PDIP dan Partai Demokrat.
“Setahu saya, selain PDIP, Demokrat juga belum,” pungkasnya.
