LEBAK — Dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja mencuat di Kabupaten Lebak, menyusul temuan bahwa enam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima dana tersebut dinilai tidak layak mendapatkan bantuan. Dana sebesar Rp45 juta per lembaga diduga dijadikan ajang “bancakan”, lantaran kondisi riil PKBM tersebut jauh dari kata ideal.
Salah satu sorotan datang dari PKBM Morena yang beralamat di Desa Aweh, Kecamatan Kalang Anyar. Pengurus lembaga tersebut mengaku tidak pernah mengajukan permohonan bantuan, namun tiba-tiba menerima pencairan dana BOS Kinerja sebesar Rp45 juta.
“Saya tidak merasa mengajukan, ya tiba-tiba saja saya mendapatkan kucuran dana tersebut,” ungkap salah satu pengurus PKBM Morena kepada wartawan.
Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, turut menyoroti dugaan manipulasi data serta ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana BOS Kinerja tersebut. Ia menegaskan, pihaknya akan segera menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan keprihatinan melalui aksi damai di depan Kantor Bupati Lebak.
“Lembaga kami sudah dua kali bersurat secara resmi, namun sampai saat ini pihak Dinas belum memberikan jawaban apapun,” tegas Yudistira. Kamis (10/7/25).
Menurutnya, aksi keprihatinan yang direncanakan akan digelar pada Rabu, 16 Juli 2025, tidak lagi hanya menyasar enam PKBM penerima BOS Kinerja, tetapi menyeluruh pada 43 PKBM yang tersebar di Lebak.
“Dalam aksi nanti, kami tidak lagi hanya bicara soal enam PKBM, tapi menyuarakan keprihatinan bahwa seluruh PKBM di Lebak, yakni 43 lembaga, diduga kuat telah membancak anggaran negara. Nilainya fantastis, jika ditotal, lebih dari Rp7 miliar dana dari pusat telah dikucurkan,” tegasnya.
Yudistira menyebut, Aksi keprrihatian tersebut harus digelar mengingat keprihatiannya terhadap pembancakan anggara negara untuk pendidikan Non formal di kabupaten lebak’ yang dilakukan oleh Oknum
“Ini yang kami sebut sebagai tindakan korupsi secara tersetruktur, Sistematis dan Masif, dan fakta ini kami bisa mempertanggung jawabkannya, kita llihat nanti di mimbar bebas bagaimana Baralak akan mengupas soal kebokbrokan sistem pendidikan untuk PKBM di lebak” tandasnya.
surat pemberitahuan aksi akan segera dilayangkan ke Intelkam Polres Lebak. Baralak Nusantara menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Dinas Pendidikan terkait mekanisme penyaluran dana serta validitas data penerima.
