LEBAK – Dugaan praktik manipulasi data siswa di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Lebak, Banten, mencuat ke permukaan. Hal ini terungkap setelah sejumlah laporan masyarakat diterima dan ditindaklanjuti oleh tim investigasi dari lembaga pemantau pendidikan dan antikorupsi, Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak).
Sekolah yang dimaksud adalah SMKS Bina Bangsa yang berlokasi di Kecamatan Cikulur. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan sejumlah indikasi bahwa terdapat siswa yang tercatat sebagai peserta didik aktif dan telah dinyatakan lulus, namun tidak mengikuti proses pembelajaran maupun ujian akhir secara tatap muka.
Tim investigasi mendatangi sejumlah alamat siswa yang namanya tercantum dalam data kelulusan tahun pelajaran 2024/2025. Beberapa nama yang diverifikasi antara lain:
- RDP , warga Kampung Karang Pawitan, Desa Tamansari, Kecamatan Banjarsari
- In, warga Kampung Cibogo, Desa Laban Jaya, Kecamatan Banjarsari
- rn, warga Kampung Cisaat, Desa Cilegongilir, Kecamatan Banjarsari (diketahui sudah menikah dan tidak melanjutkan sekolah)
- RL, asal Kabupaten Pandeglang
- MY (alamat belum terverifikasi)
Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar dari mereka mengaku tidak mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka maupun ujian akhir, namun terdaftar dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan telah memiliki ijazah resmi.
Dua nomor ijazah yang telah dikonfirmasi adalah:
- In– No. Ijazah: 141202505959345
- Rdpi – No. Ijazah: 141202505959846
Dalam penelusuran lebih lanjut, diperoleh informasi bahwa sebelumnya, oknum yang terlibat diduga pernah mengelola sebuah lembaga pendidikan swasta yang mengalami penutupan pada tahun 2024. Namun, ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tetap dilaksanakan di rumah pribadi, meski sekolah tersebut sudah tidak aktif secara operasional.
Data peserta ujian dari kegiatan tersebut diduga kemudian dialihkan dan didaftarkan ke SMKS Bina Bangsa melalui sistem Dapodik. Dengan bertambahnya jumlah peserta didik, maka secara otomatis pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga meningkat.
Kritik terhadap Lemahnya Pengawasan Dinas Terkait
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menilai bahwa praktik ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi sebuah pelanggaran integritas dan potensi tindak pidana. Yang lebih mengkhawatirkan adalah lemahnya pengawasan dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banten bidang SMK,” ujar Yudistira. Kamis ( 24/7/25).
Ia juga menyoroti fungsi pengawas SMK dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK yang dinilai tidak berjalan maksimal. Menurut Baralak, adanya pembiaran terhadap praktik semacam ini bisa membuka ruang terjadinya kecurangan di sekolah-sekolah lain, terutama yang berstatus swasta.
Dengan alokasi dana BOS sebesar Rp1.800.000 per siswa per tahun, ditambah bantuan PIP, potensi kerugian negara akibat data siswa fiktif diperkirakan cukup besar.
Baralak Nusantara mendesak Kementerian Pendidikan, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang menerima BOS, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.
“Kami yakin ini bukan kasus tunggal. Kami menduga praktik serupa juga terjadi di sekolah swasta lain. Ini harus dihentikan demi menjaga integritas sistem pendidikan nasional,” tambah Yudistira.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Jwjak Rakyat News masih berupaya untuk menghubungi pihak yayasan serta Kepala SMKS Bina Bangsa guna mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi terkait dugaan yang dimaksud.
Redaksi Jwjak Rakyat Newa membuka kanal pengaduan bagi masyarakat atau tenaga pendidik yang memiliki informasi seputar dugaan penyimpangan dana pendidikan dan manipulasi data peserta didik. Seluruh laporan akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional.
