LEBAK, (JRN)- Seperti diketahui bersama bahwa hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Lebak sebesar 35,5%. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Lebak sebagai kabupaten dengan angka Prevalensi Stunting tertinggi di Provinsi Banten. Walaupun angka tersebut menyulut kontroversi yang sangat tinggi dari berbagai kalangan serta penggiat penanganan stunting dan masyarakat di Kabupaten Lebak, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus perkuat komitmen para pemangku kepentingan dan mitra strategis dalam upaya bersama Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kabupaten Lebak. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak yang digelar Kamis, (24/04/2025) di Aula Gedung PKK, Pendopo Kabupaten Lebak.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Lebak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lebak selaku Sekretaris TPPS, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lebak, para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, para Camat se-Kabupaten Lebak dan unsur mitra strategis di wilayah Kabupaten Lebak.
Berdasarkan laporan panitia yang dibacakan oleh Dedi Lukman Indepur selaku Plt. Kepala DP3AP2KB Lebak, bahwasannya kegiatan ini dibiayai oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sub bidang KB tahun 2025 pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Selanjutnya Dedi menyampaikan bahwa kegiatan yang mengundang sekitar 70 peserta tersebut memiliki maksud dan tujuan penguatan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui penyusunan rencana aksi konvergensi yang tepat dan terukur.
Sementara, Sekda Lebak, Budi Santoso dalam arahannya menitikberatkan kepada pentingnya kekompakan dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik itu OPD terkait, pihak swasta, media, LSM dan mitra-mitra strategis lainnya serta penyusunan perencanaan yang matang dalam upaya PPS itu sendiri.
“Tadi saya sengaja absen satu persatu unsur undangan yang hadir untuk mengetahui sejauh mana komitmen nya dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Lebih lanjut Budi menggarisbawahi tentang penting nya pengalokasian anggaran APBD untuk upaya PPS tersebut. Dia menyampaikan jangan sampai pemerintah memohon peran aktif kepada masyarakat dan swasta tapi pemerintah sendiri tidak mengalokasikan anggaran untuk intervensi langsung.
Di tempat yang sama, dalam sesi wawancara dengan media usai membuka acara secara resmi, Budi menyampaikan harapannya agar seluruh pihak yang akan melakukan intervensi masuk melalui satu pintu yaitu Sekretaris TPPS kabupaten. Hal ini bertujuan agar sasaran, jenis dan model intervensi nya bisa tepat sehingga akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kondisi gizi dan kesehatan dari sasaran yang diintervensi.
Selain itu, menurutnya hal tersebut juga akan mempermudah dalam sisi pengawasan dan evaluasi ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Budi juga menyinggung akan penting nya peran Gerakan Jumat Seribu Rupiah Untuk Penanganan Stunting (Jum’at SERIUS) yang telah berjalan dengan baik selama 2 tahun dalam membantu sumber pendanaan untuk intervensi langsung ke sasaran.
“Kita akan terus perluas cakupan Jumat Serius sampai ke pihak swasta, yang tentunya di contohkan terlebih dulu oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Lebak,” pungkasnya.
Senada dengan Sekda, Ari Pramudya selaku Ketua Forum CSR/TSLP Kabupaten Lebak yang juga menghadiri acara tersebut mendukung penuh upaya kolaborasi yang dilakukan Pemkab Lebak dengan pihak swasta untuk penanganan Stunting.
“kami sangat mendukung upaya yng dilakukan Pemkab Lebak dengan menggandeng berbagai pihak dalam upaya percepatan dan penurunan stunting. Selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan para pihak swasta untuk sama-sama merumuskan strategi dan hal baik apa saja yang patut dilaksanakan oleh para pihak swasta dalam mendukung gerakan mulia yang akan berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM Lebak di masa depan,” ujarnya.**Lugay**
